Selasa, 13 Juni 2017

Ihtilafu Ummati Rohmatan Lil Alamin.

Persatuan itu mencari persamaan di dalam perbedaan, bukan mencari perbedaan di dalam persamaan. Itu syarat utama yang harus menjadi prinsip sebuah bangsa. Kalau tidak, kita tak pantas disebut sebagai bangsa. Jong Java, Jong Celebes, Jong Ambon dll itu berbeda secara given. Tapi yg menyatukan mereka adalah persamaan akan nasib dan tujuan. Sekarang ini tidak ada bangsa yang sibuk lebih sibuk menghancurkan dirinya sendiri selain bangsa Indonesia. Sesama mereka setiap hari ribut dan membela junjungan masing-masing secara total dan membabi buta. Pokoknya bagi mereka yang benar, benar mutlak; yang salah; salah mutlak. Paradigma khas "multiple choice", kalau minjam bahasanya Mbah Nun. Paradigma multiple choice itu memandang dunia secara hitam-putih. Seperti ujian pilihan ganda, kalau A benar maka B, C, D, dan E salah. Padahal hakikat kehidupan itu esai. Setiap orang punya pertanggungjawaban terhadap apa yang ia pikirkan dan rasakan. Dan, pikir-rasa setiap orang ini pasti berbeda-beda. Masio untuk hal-hal yang nilainya relatif sama sekalipun. Contohnya cabe, Cabe meski hukumnya pedas, tapi tingkat kepedasan bagi Sia dan Sibe blm tentu sama. Maka dlm hal seperti ini, "multiple choice" tak berlaku, Soal bangsa di hari-hari ini. Kita bisa saksikan sendiri setiap kelompok memaksakan tafsirannya untuk diyakini semua orang. Padahal tafsir apa pun, selama yang menafsir (baca: penafsir) adalah manusia maka hukumnya jelas: mungkin benar mungkin salah. Tak ada tafsir yg pasti benar atau pasti salah. Di bawah hukum relatifitas, kebenaran adalah kesalahan yang tertutupi, begitupun sebaliknya, Manusia adalah makhluk relatif. Bumi dan seantero jagat raya tunduk pada hukum relatifitas. Maka tak ada kebenaran absolut. Memutlak-mutlakan nilai, pandangan, tafsir, dan hukum yang dibuat oleh manusia adalah bentuk kekonyolan. Ini hanya menimbulkan fanatisme! Dan kau tahu, fanatisme dan idiot itu beda-beda tipis. Sama-sama kekurangan daya nalar kognitif yang memacu hormon heheh. Sekian dulu curhat saya soal bangsa. Semoga kita semua tidak bercita-cita menjadi bangsat.

Malang. 14 Juni 2017
Sahabat Azmil Nazar
Share:

Selasa, 31 Januari 2017

Mahasiswa Idealisme Atau Pragmatis


Mahasiswa sering demo? iya. Mahasiswa selalu lantang menyuarakan kepentingan rakyat? Ya. Mahasiswa selalu mengabdi untuk rakyat? Ya. Tapi itu semua terjadi pada mahasiswa di era  80-an hingga tahun 2000 awal. 
Sekarang mahasiswa bukanlah lagi mahasiswa. Mahasiswa sekarang bukanlah mahasiswa yang senantiasa menjunjung tinggi  Tri Dharma Perguruan Tinggi: pendidikan, pengembangan dan penelitian, pengabdian masyarakat.  Mahasiswa bukanlah lagi mahasiswa yang independen dan benar-benar menyuarakan kepentingan rakyat. Melainkan mahasiswa sekarang adalah mahasiswa yang menyuarakan kepentingan rakyat karena diiming-imingi imbalan tertentu oleh partai politik. Mahasiswa sekarang adalah mahasiswa yang lebih mengutamakan perutnya sendiri.
Lalu, Mahasiswa sekarang adalah mahasiswa yang lebih mengutamakan fasion untuk menarik adik tingkat untuk dijadikan ajang asmara, mahasiswa sekarang pragmatis atau idealis? Sebentar. Kita lihat dulu pengertian dua kata itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Menurut KBBI, pragmatisberarti bersifat praktis dan berguna bagi umum; bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan); mengenai atau bersangkutan dng nilai-nilai praktis;  mengenai atau bersangkutan dengan pragmatisme. 
Sedangkan, kata idealis berarti orang yang bercita-cita tinggi; pengikut paham idealisme. Dan idealisme merupakan menetapkan satu cara untuk mencapai tujuan, cara lain dikesampingkan. Dalam pragmatisme tidak terkungkung pada satu cara, tetapi lebih fleksibel. Mahasiswa yang idealis sebagian besar tidak mempunyai kebebasan dalam berpikir dan tidak pernah berpikiran terbuka (open mind). Mahasiswa idealis senantiasa berpikiran terbuka (open mind), sepanjang itu tetap dalam jalur untuk mencapai tujuan yang  dicita-citakan.
Mahasiswa sekarang bagaimana? Pragmatis atau idealis? Dalam pandangan saya, sebagian besar mahasiswa sekarang merupakan mahasiswa kelewat pragmatis. Mereka sangat open minded. Hingga mereka tidak mempunyai pendirian, mudah terombang-ambing oleh beragam aliran pemikiran. Tentu itu tidak baik. 
Yang baik adalah, mahasiswa harus mempunyai standing position yang jelas. Mereka harus mempunyai karakter. Tidak masalah jika mereka idealis. Tidak masalah jika mereka pragmatis. Yang menjadi masalah adalah ketika mereka setengah-setengah dan tidak mempunyai standing position yang jelas. Idealis dan pragmatissama-sama baik. Mereka mempunyai tujuan yang sama, bermanfaat bagi sesama. Hanya caranya saja yang berbeda.
Antara idealisme dan pragmatismemungkin saja terjadi crash. Dan kemungkinan untuk terjadi crash cukup besar. Oleh sebab itu, mahasiswa harus selalu menjunjung tinggi sikap open mind(berpikiran terbuka).  Sikap open mindmenjadi jembatang untuk mengatasi jurang antara pragmatisme dan idealisme. Sikap open mind juga dapat mencegah terjadinya fanatisme yang berlebihan.

By: Sahabat Azmil Nazar
Share:

Senin, 27 Juni 2016

“Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Tharieq”

Kalimat penutup pidato dan surat-menyurat khas warga NU sebelum salam penutupan. Arti harfiahnya: “Allah adalah Dzat yang memberi petunjuk ke jalan yang selurus-lurusnya.” Istilah ini diciptakan oleh KH Ahmad Abdul Hamid dari Kendal, Jawa Tengah.

.
Sebelum menciptakan kalimat Wallahul muwaffiq ila aqwamit-tharieq, Kiai Ahmad telah menciptakan istilah Billahit taufiq wal-hidayah. Namun karena Billahit taufiq wal hidayah kemudian digunakan oleh hampir semua kalangan umat Islam, maka ia merasa kekhasan untuk orang NU tidak ada lagi.
.
Untuk itu ia menciptakan istilah baru, Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq yang dirasakan cukup sulit ditirukan oleh orang non-NU.
.
KH Ahmad Abdul Hamid adalah salah satu ulama kharismatik di Jawa Tengah. Ia merupakan pengasuh Pondok Pesantren al-Hidayah dan Imam Masjid Besar Kendal. Karena peran dan ketokohannya, masyarakat Kendal menyebutnya sebagai “Bapak Kabupaten Kendal”.
.
Kiprah Kiai Ahmad, demikian panggilannya sehari-hari, di lingkungan NU dimulai dari tingkat daerah sampai PBNU. Beberapa posisi penting di NU yang pernah didudukinya adalah Rais Syuriyah PCNU Kabupaten Kendal, Wakil Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah, Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah (dengan Katib KH Sahal Mahfudz), dan terakhir sebagai Mustasyar PBNU. Ia juga tercatat sebagai distributor majalah Berita NO, yang terbit tahun 1930an. Dalam sebuah tulisan, Kiai Sahal Mahfudz menyebutkan bahwa Kiai Ahmad menyimpan dokumen-dokumen majalah NU seperti Buletin LINO (Lailatul Ijtima’ Nadhlatoel Oelama)
.
Kiai Ahmad termasuk sangat produktif menulis dan menerjemahkan kitab-kitab. Kitab-kitabnya umumnya ditulis dalam bahasa Jawa dengan tulisan Arab Pegon. Salah satu tulisannya yang cukup fenomenal adalah terjemahan Qanun Asasi Hadlratus Syech KH Hasyim Asy’ari yang ia terjemahkan atas permintaan Sekretaris Jenderal PBNU Prof. KH Saifudin Zuhri.
.
Terjemahan tersebut telah dimulai oleh KH Mahfud Sidiq, tetapi tidak selesai sehingga PBNU meminta Kiai Ahmad untuk menyelesaikannya. Terjemahan itu oleh Kiai Ahmad dinamakan Ihyau Amalil Fudlala’ Fi Tarjamati Muqaddimatil Qanunil Asasi li-Jam’iyati Nahdlatil Ulama.
.
KH Ahmad Abdul Hamid wafat pada 14 Februari 1998 bertepatan dengan 16 Syawal 1418 H.

(Sumber: Ensiklopedi NU)

Share:

Rabu, 27 April 2016

MENGGUGAT ISTILAH CIPTAAN KAPITALISME GLOBAL

Pemikiran Pasca Hegemony V:
Oleh: K Ng H Agus Sunyoto
 
Dalam kajian rutin Selasa malam dengan tema korupsi dan good governance,  DR Thomaq al-Bakhili yang tampil pertama mengecam keras praktek korup yang dilakukan para pejabat yang menggunakan dana bantuan dari World Bank, Asia development bank dan IMF untuk kepentingan pribadi. Dengan sejumlah istilah sinis dan sarkastis, ia mengajukan usulan agar pejabat-pejabat korup yang menyalah-gunakan kebaik-hatian lembaga-lembaga keuangan itu untuk  dijatuhi hukuman berat kalau perlu dijatuhi hukuman mati.
  Ketika sesi tanya jawab dibuka, Sufi Sudrun yang terkantuk-kantuk tetapi menyimak setiap  kata-kata DR Thomaq al-Bakhili menyampaikan sejumlah catatan istilah yang disampaikan pemilik BPR Rakyat Nestapa itu. Pertama-tama, Sufi Sudrun meminta agar istilah “AID” atau BANTUAN  harus diganti dengan istilah yang riil sesuai fakta. “Ini penting dilakukan, karena dalam fakta yang disebut “AID” atau BANTUAN  itu adalah “LOAN” atau UTANG. Orang goblok pun bisa membedakan BANTUAN dengan UTANG, apalagi seorang doktor ekonomi,” kata Sufi Sudrun.
“Tapi itu sudah menjadi istilah baku yang digunakan pemerintah dan para pengamat ekonomi kita,” ujar DR Thomaq al-Bakhili.
“Silahkan Anda ceramah di istana negara dan di media massa dengan istilah itu, tapi di forum ini jangan coba-coba mempengaruhi para peserta dengan istilah-istilah hegemonic yang menyesatkan,” kata Sufi Sudrun dengan suara ditekan tinggi.
“Saya hanya mengikuti istilah baku,” sahut DR Thomaq al-Bakhili bergetar.
“Itu istilah baku yang salah, karena menyesatkan pikiran waras,” kata Sufi Sudrun tinggi,”Saya sudah konfirmasi kepada Pak Kwik Kian Gie tentang istilah-istilah laknat itu, dan Pak Kwik tegas menyatakan bahwa itu istilah sesat yang wajib diubah jika negara Indonesia tidak ingin terus-terusan dijadikan bulan-bulanan, obyek  eksploitasi oleh lembaga-lembaga keuangan internasional. Bahkan menurut Pak Kwik, sewaktu beliau menjadi menteri sudah pernah mengajukan agar istilah itu dirubah tetapi tidak berhasil. Itu artinya, silahkan di istana negara, media massa, kampus-kampus, lembaga-lembaga moneter kaki tangan kapitalisme global, istilah itu digunakan secara baku, tetapi jangan sekali-kali dipaksakan digunakan di forum ilmiah pesantren ini.”
“Saya faham itu, pak,” sahut DR Thomaq al-Bakhili.
“Yang wajib diubah juga adalah istilah NEGARA DONOR yang memiliki kesan NEGARA DONATUR yang membantu Indonesia karena kedermawanan dan kebaik-hatian. Istilah keparat-laknat-jahanam  itu harus diganti, karena fakta menunjuk bahwa negara-negara garong itu tidak pernah memberi bantuan donasi gratisan, melainkan memberikan  UTANG. Jadi NEGARA DONOR harus diganti menjadi NEGARA PEMBERI HUTANG.”
“Apakah itu juga sudah konfirmasi dengan Pak Kwik?”
“Sudah pasti.”
“Ada lagi pak?”
“Istilah PRIVATISASI yang saudara gunakan untuk penjualan aset negara, itu juga harus diganti dengan istilah PENJUALAN ASET NEGARA. Ini penting, karena mengkaji sesuatu berdasar telaah ilmiah tidak boleh ada istilah-istilah yang bersifat manipulatif yang digunakan untuk tujuan menipu orang sebagaimana yang selama ini dilakukan negara-negara Neo-imperialis dalam mengeksploitasi negara bangsa Indonesia dengan  didukung antek-anteknya, para komprador berjiwa tuyul bermental blorong, yang tergabung dalam organisasi tanpa bentuk yang disebut Berkeley Mafia,” seru Sufi Sudrun.
“Mohon maaf sebelumnya pak,” kata DR Thomaq al-Bakhili dengan muka kecut, ”Saya tidak bisa melanjutkan diskusi ini. Perut saya sakit. Kepala saya pening. Dada saya sesak. Saya mohon pamit untuk pulang.”
Para peserta kajian rutin tertawa riuh.Mereka faham kenapa DR Thomaq al-Bakhili tidak berani melanjutkan diskusi. Tetapi mereka bersukacita, karena jiwa dan pikiran mereka telah terbebas dari hegemoni peristilahan menyesatkan yang dicipta kapitalisme global dan disebarkan oleh akademisi, intelektual, ekonom, birokrat sontoloyo seperti DR Thomaq al-Bakhili.

*) sumber -  https://m.facebook.com/story.phpstory_fbid=217694175276529&id=100011078439815

Share:

PMII , Sejarah dan Masa Depan

Panggung pergerakan merupakan medan utama mahasiswa dalam menancapkan api perjuangan di Nusantara. Sejak dirangkai oleh visi kemerdekaan, dunia pemuda dan mahasiswa tidak hanya jadi penonton “hitam putihnya Indonesia” yang baru lepas dari belenggu kolonialisme. Hasrat yang kuat untuk membangun bangsa yang berkeadilan tanpa diskriminasi dan berperadaban adalah isu utama kebangsaan yang diusung oleh mahasiswa.

Sejarah mencatat, gerakan mahasiswa awal yang dipelopori oleh sekelompok mahasiswa STOVIA yang mendeklarasikan dirinya sebagai kelompok Budi Utomo ( 20 Mei 1908 ) mampu memelopori perlawanan terhadap kungkungan kolonialisme terhadap bangsa. Mahasiswa pada saat itu mampu mengejawantahkan dirinya sebagai agent of change yang terus bergeliat mencari makna ke arah perubahan yang lebih baik.

Pada dekade 1920-an, terdapat fenomena gerakan baru yang dilakukan oleh serombongan mahasiswa Indonesia. Gerakan mahasiswa pada masa ini terkonsentrasi pada wilayah pembentukan dan pengembangan kelompok-kelompok studi. Format baru tersebut menjadi orientasi gerakan kala itu, karena banyak pemuda dan mahasiswa yang kecewa dengan perkembangan kekuatan-kekuatan perjuangan di Indonesia. Melalui kelompok studi, pergaulan di antara para mahasiswa pun tidak dibatasi oleh sekat-sekat kedaerahan, kesukuan, dan keagamaan yang mungkin memperlemah perjuangan mahasiswa.

Selanjutnya, sebagai reaksi atas aneka-ragam kecenderungan permusuhan atau perpecahan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dimana ketika itu, di samping organisasi politik, juga memang terdapat beberapa wadah perjuangan pemuda yang bersifat keagamaan, kedaerahan, dan kesukuan yang tumbuh subur, seperti Jong Java, Jong Sumateranen Bond, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Batak, Jong Islamieten Bond, dan lain-lain. Maka semangat perjuangan pemuda-pemuda Indonesia tersebut harus tercetuskan dalam satu tekad tanpa sekat. Akhirnya, pada 27-28 Oktober 1928 diselenggarakan Kongres Pemuda II, yang menghasilkan rumusan-rumusan baru untuk menyikapi kondisi bangsa. Sumpah setia hasil Kongres Pemuda II tersebut, dibacakan pada 28 Oktober 1928, yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda.

Dari kebangkitan kaum terpelajar, mahasiswa, intelektual, dan aktivis pemuda inilah, muncul generasi baru pemuda Indonesia, angkatan 1928. Sumpah Pemuda sebagai alat pemersatu semangat kebangsaan mampu mempersatukan tekad para pemuda untuk bersama dan bersatu dalam semangat persatuan Indonesia.

Era 1940-an, para pemuda dan mahasiswa tidak hanya diam terpaku melihat kondisi realitas bangsa yang carut marut tanpa kepastian. Pada tahun 1945, pemuda dan mahasiswa mencoba untuk menyatukan persepsi dan segera merumuskan persiapan kemerdekaan Indonesia. Melalui kalangan tua, Soekarno dan Hatta, yang didesak beberapa tokoh muda untuk segera merumuskan persiapan kemerdekaan Indonesia, akhirnya mengabulkan keinginan para pemuda. Dan memproklamasikan negara Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada momentum inilah, fungsi gerakan pemuda Indonesia benar-benar menunjukkan partisipasi yang sangat berarti. Indonesia merdeka yang menjadi impian bangsa Indonesia kini telah terwujud.

Tidak berhenti sampai disini. Paska kemerdekaan Indonesia, pemuda dan mahasiswa terus bergerak untuk berbenah, menyikapi kondisi bangsanya melalui sistim kepartaian yang ada. Seiring dengan suasana Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan hingga Demokrasi Parlementer, yang lebih diwarnai perjuangan partai-partai politik dan saling bertarung berebut kekuasaan, maka pada saat yang sama, mahasiswa lebih melihat diri mereka sebagai The Future Man; artinya, sebagai calon elit yang akan mengisi pos-pos birokrasi pemerintahan yang akan dibangun.

Bersamaan dengan diberikannya ruang dalam sistem politik bagi para aktivis mahasiswa yang memiliki hubungan dekat dengan elit politik nasional. Maka pada masa ini banyak organisasi mahasiswa yang tumbuh berafiliasi dengan partai politik. Hingga berujung pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), dan keinginan pemerintahan Soekarno untuk mereduksi partai-partai, maka kebanyakan organisasi mahasiswa pun membebaskan diri dari afiliasi partai dan tampil sebagai aktor kekuatan independen, sebagai kekuatan moral maupun politik yang nyata. Dibuktikan dengan terbentuk dan tergabungnya organisasi mahasiswa (termasuk PMII, GMKI, HMI, Sekretariat Bersama Organisasi-organisasi Lokal -SOMAL-, Mahasiswa Pancasila -Mapancas-, dan Ikatan Pers Mahasiswa -IPMI-) dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) untuk melakukan perlawanan terhadap paham komunis, memudahkan koordinasi dan memiliki kepemimpinan.

Karena sikap pemerintah yang otoriter, serta terjadinya pemberontakan 30 September 1965, menyebabkan pemerintahan Demokrasi Terpimpin mengalami keruntuhan. Berakhirnya rezim Orde Lama yang dipimpin Soekarno tersebut, memulai babak baru perjalanan bangsa Indonesia, dengan kepemimpinan Soeharto, yang kemudian dikenal dengan rezim Orde Baru.

Pada era 1970-an (era rezim Orde Baru), pemuda dan mahasiswa Indonesia mengalami distorsi gerakan. Sikap konfrontasi mahasiswa terhadap pemerintahan yang korup, berujung pada permainan rekayasa dan kebijakan kooptasi pemerintahan Orde Baru, yang mencoba mempertahankan status quo. Selanjutnya, melalui kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus, gerakan mahasiswa benar-benar tereduksi oleh sikap otoritarianisme penguasa. Akibatnya mahasiswa hanya disibukkan dengan berbagai kegiatan kampus, di samping kuliah sebagai rutinitas akademik serta dihiasi dengan aktivitas kerja sosial, dis natalis, acara penerimaan mahasiswa baru dan wisuda sarjana.

Dengan semakin termarjinalnya gerakan mahasiswa dalam pentas kontrol sosial-politik Indonesia, akhirnya pada era berikutnya, gerakan mahasiswa mengalami power disaccumulation, yang kemudian melahirkan angkatan baru, yaitu angkatan 1990-an. Adalah satu keberanian menggulirkan diskursus gerakan mahasiswa 1990-an di tengah kehancuran politik mahasiswa, yang disebabkan oleh kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus. Namun gerakan tersebut perlahan mulai kembali menggelinding bersamaan dengan isu SDSB. Bahkan dalam perkembangannya, keberhasilan gerakan mahasiswa dalam isu SDSB harus diakui berhasil meskipun sedikit tertolong oleh power block politic yang ada.

Lahirnya gerakan mahasiswa 1998 dengan segala keberhasilannya meruntuhkan kekuasaan rezim Orde Baru, adalah merupakan akibat dari akumulasi ketidakpuasan dan kekecewaan politik yang telah bergejolak selama puluhan tahun dan akhirnya “meledak”. Secara obyektif situasi pada saat itu, sangat kondusif bagi gerakan mahasiswa berperan sebagai agen perubahan. Krisis legitimasi politik yang sudah diambang batas, justru terjadi bersamaan dengan datangnya badai krisis moneter di berbagai sektor. Di sisi lain secara subyektif, gerakan mahasiswa 1998 telah belajar banyak dari gerakan 1966 dengan mengubah pola gerakan dari kekuatan ekslusif ke inklusif dan menjadi bagian dari kekuatan rakyat.

Sasaran dari tuntutan “Reformasi” gerakan mahasiswa dan kelompok-kelompok lain yang beroposisi terhadap rezim Orde Baru, antara lain adalah perubahan kepemimpinan nasional. Soeharto harus diruntuhkan dari kekuasaan, karena tidak akan ada reformasi selama Soeharto masih berkuasa. Namun demikian, kenyataan menunjukkan suara-suara kritis yang menuntut perubahan tidak mendapatkan jawaban dari rezim penguasa, sebagaimana yang diharapkan. Terlebih oleh Golongan Karya (Golkar), yang dengan enteng mencalonkan kembali Soeharto.

Perjalanan panjang gerakan mahasiswa akhirnya mencapai puncaknya pada Mei 1998, dengan indikasi turunnya kekuatan otoriter di bawah kepemimpinan Soeharto. Namun keberhasilan yang mengesankan ini tampaknya tidak dibarengi oleh kesiapan jangka panjang gerakan mahasiswa. Berbagai kontroversi kemudian timbul di masyarakat, berkenaan dengan pengalihan kekuasaan ini.

Pertama, pandangan yang melihat hal itu sebagai proses inkonstitusional dan sebaliknya pandangan kedua, beranggapan bahwa langkah tersebut sudah konstitusional.

Menyambut turunnya Soeharto, sejenak mahasiswa benar-benar diliputi kegembiraan. Perjuangan mereka satu langkah telah berhasil, tetapi kemudian timbul keretakan di antara kelompok-kelompok mahasiswa mengenai sikap mahasiswa terhadap peralihan kekuasaan dari Soeharto ke Habibie.

Paska reformasi 1998, tampak terlihat masih amburadulnya konsolidasi gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa tahap selanjutnya mengalami krisis identitas. Perbedaan visi yang muncul pada gerakan mahasiswa seringkali mengarah pada persoalan friksi-friksi yang sifatnya teknis. Kenyataan demikian menyebabkan friksi-friksi gerakan mahasiswa kehilangan arah dan bentuk. Hal ini menyebabkan sejumlah gerakan mahasiswa harus melakukan konsolidasi internal organisasi. Konsolidasi internal ini sebagai upaya untuk mencari format baru gerakan mahasiswa dalam konstalasi politik yang baru pula. Disamping itu, konsolidasi internal ditujukan agar gerakan mahasiwa harus lebih introspeksi diri terhadap apa yang dilakukan. Upaya konsolidasi internal ini bukan berarti menegasikan dinamika politik sekitar, akan tetapi, konsolidasi internal ini agar lebih tepat, baik secara strategis dan taktis untuk melakukan gerakan kedepan.

REFLEKSI PMII SEBAGAI ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Sepintas Sejarah Lahir PMII

Dokumen Sejarah menjadi sangat penting untuk ditinjau ulang sebagai referensi atau cerminan masa kini dan menempuh masa depan, demikian halnya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai organisasi kemahasiswaan yang gerak perjuangannya adalah membela kaum mustadh’afin serta membangun kebangsaan yang lebih maju dari berbagai aspek sesuai dengan yang telah dicita-citakan.

Latar belakang berdirinya PMII terkait dengan kondisi politik pada PEMILU 1955, berada di antara kekuatan politik yang ada, yaitu MASYUMI, PNI, PKI dan NU. Partai MASYUMI yang diharapkan mampu untuk menggalang berbagai kekuatan umat Islam pada saat itu ternyata gagal. Serta adanya indikasi keterlibatan MASYUMI dalam pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Semesta (PERMESTA) yang menimbulkan konflik antara Soekarno dengan MASYUMI (1958). Hal inilah yang kemudian membuat kalangan mahasiswa NU gusar dan tidak enjoy beraktivitas di HMI (yang saat itu lebih dekat dengan MASYUMI), sehingga mahasiswa NU terinspirasi untuk mempunyai wadah tersendiri “di bawah naungan NU”, dan di samping organisasi kemahasiswaan yang lain seperti HMI (dengan MASYUMI), SEMMI (dengan PSII), IMM (dengan Muhammadiyah), GMNI (dengan PNI) dan KMI (dengan PERTI), CGMI (dengan PKI).

Proses kelahiran PMII terkait dengan perjalanan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), yang lahir pada 24 Februari 1954, dan bertujuan untuk mewadahi dan mendidik kader-kader NU demi meneruskan perjuangan NU. Namun dengan pertimbangan aspek psikologis dan intelektualitas, para mahasiswa NU menginginkan sebuah wadah tersendiri. Sehingga berdirilah Ikatan Mahasiswa Nahdhatul Ulama (IMANU) pada Desember 1955 di Jakarta, yang diprakarsai oleh beberapa Pimpinan Pusat IPNU, diantaranya Tolchah Mansyur, Ismail Makky dll.

Namun akhirnya IMANU tidak berumur panjang, karena PBNU tidak mengakui keberadaanya. Hal itu cukup beralasan mengingat pada saat itu baru saja dibentuk IPNU pada tanggal 24 Februari 1954, “apa jadinya kalau bayi yang baru lahir belum mampu merangkak dengan baik sudah menyusul bayi baru yang minta diurus dan dirawat dengan baik lagi.”.

Dibubarkannya IMANU tidak membuat semangat mahasiswa NU menjadi luntur, akan tetapi semakin mengobarkan semangat untuk memperjuangkan kembali pendirian organisasi, sehingga pada Kongres IPNU ke-3 di Cirebon, 27-31 Desember 1958, diambillah langkah kompromi oleh PBNU dengan mendirikan Departemen Perguruan Tinggi IPNU untuk menampung aspirasi mahasiswa NU. Namun setelah disadari bahwa departemen tersebut tidak lagi efektif, serta tidak cukup kuat menampung aspirasi mahasiswa NU (sepak terjang kebijakan masih harus terikat dengan struktural PP IPNU), akhirnya pada Konferensi Besar IPNU di Kaliurang, 14-16 Maret 1960, disepakati berdirinya organisasi tersendiri bagi mahasiswa NU dan terpisah secara struktural dengan IPNU. Dalam Konferensi Besar tersebut ditetapkanlah 13 orang panitia sponsor untuk mengadakan musyawarah diantaranya adalah:

1. A. Cholid Mawardi (Jakarta).
2. M. Said Budairi (Jakarta).
3. M. Subich Ubaid (Jakarta).
4. M. Makmun Sjukri, BA (Bandung).
5. Hilman (Bandung).
6. H. Ismail Makky (Yogyakarta).
7. Munsif Nachrowi (Yogyakarta).
8. Nurul Huda Suaidi, BA (Surakarta).
9. Laili Mansur (Surakarta).
10. Abdul Wahab Djaelani (Semarang).
11. Hizbullah Huda (Surabaya).
12. M. Cholid Marbuko (Malang).
13. Ahmad Husein (Makassar).

Lalu berkumpulah tokoh-tokoh mahasiswa yang tergabung dalam organisasi IPNU tersebut untuk membahas tentang nama organisasi yang akan dibentuk.

Sebelum musyawarah berlangsung, beberapa orang dari panitia tersebut meminta restu kepada Dr. KH. Idham Cholid, Ketua Umum PBNU, untuk mencari pegangan pokok dalam pelaksanaan Musyawarah, mereka adalah Hizbullah Huda, M. Said Budairi dan Makmun Sjukri. Dan akhirnya mereka mendapatkan lampu hijau, beberapa petunjuk, sekaligus harapan agar menjadi kader partai NU yang cakap dan berprinsip ilmu untuk diamalkan serta berkualitas takwa yang tinggi kepada Allah SWT.

Akhirnya, pada tanggal 14-16 April 1960 dilaksanakan Musyawarah Nasional Mahasiswa NU bertempat di Taman Pendidikan Puteri Khadijah Surabaya dengan dihadiri mahasiswa NU dari berbagai penjuru kota di Indonesia, dari Jakarta, Bandung, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang dan Makassar, serta perwakilan senat Perguruan Tinggi yang bernaung dibawah NU. Pada saat itu diperdebatkan nama organisasi yang akan didirikan. Delegasi Yogyakarta mengusulkan nama Himpunan atau Perhimpunan Mahasiswa Sunny. Delegasi Bandung dan Surakarta mengusulkan nama PMII.

Selanjutnya nama PMII yang menjadi kesepakatan Kongres. Namun kemudian kembali dipersoalkan kepanjangan dari “P” apakah Perhimpunan atau Persatuan. Akhirnya disepakati huruf “P” merupakan singkatan dari Pergerakan, sehingga PMII adalah “Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia”. Musyawarah juga menghasilkan susunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMII, serta memilih dan menetapkan Kepengurusan. Terpilih Sahabat Mahbub Djunaidi sebagai Ketua Umum, M. Chalid Mawardi sebagai Ketua I, dan M. Said Budairy sebagai Sekretaris Umum. Ketiga orang tersebut diberi amanat dan wewenang untuk menyusun kelengkapan kepengurusan PB PMII.

PMII dideklarasikan secara resmi pada tanggal 17 April 1960 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1379 Hijriyah. Maka secara resmi pada tanggal 17 April 1960 dinyatakan sebagai hari lahir PMII. Dua bulan setelah berdiri, pada tanggal 14 Juni 1960 pucuk pimpinan PMII disahkan oleh PBNU. Sejak saat itu PMII memiliki otoritas dan keabsahan untuk melakukan program-programnya secara formal organisatoris.

Dalam waktu yang relatif singkat, PMII mampu berkembang pesat sampai berhasil mendirikan 13 cabang yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia karena pengaruh nama besar NU. Dalam perkembangannya PMII juga terlibat aktif, baik dalam pergulatan politik serta dinamika perkembangan kehidupan kemahasiswaan dan keagamaan di Indonesia (1960-1965).

Pada 14 Desember 1960 PMII masuk dalam PPMI dan mengikuti Kongres VI PPMI (5 Juli 1961) di Yogyakarta sebagai pertama kalinya PMII mengikuti kongres federasi organisasi ekstra universitas. Peran PMII tidak terbatas di dalam negeri saja, tetapi juga terlibat dalam perkembangan dunia internasional. Terbukti pada bulan September 1960, PMII ikut berperan dalam Konferensi Panitia Forum Pemuda Sedunia (Konstituen Meeting of Youth Forum) di Moscow, Uni Soviet. Tahun 1962 menghadiri seminar World Assembly of Youth (WAY) di Kuala Lumpur, Malaysia. Festival Pemuda Sedunia di Helsinki, Irlandia dan seminar General Union of Palestina Student (GUPS) di Kairo, Mesir.

Di dalam negeri, PMII melibatkan diri terhadap persoalan politik dan kenegaraan, terbukti pada tanggal 25 Oktober 1965, berawal dari undangan Menteri Perguruan Tinggi Syarif Thoyyib kepada berbagai aktifis mahasiswa untuk membicarakan situasi nasional saat itu, sehingga dalam ujung pertemuan disepakati terbentuknya KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) yang terdiri dari PMII, HMI, IMM, SEMMI, dan GERMAHI yang dimaksudkan untuk menggalang kekuatan mahasiswa Indonesia dalam melawan rongrongan PKI dan meluruskan penyelewengan yang terjadi. Sahabat Zamroni sebagai wakil dari PMII dipercaya sebagai Ketua Presidium. Dengan keberadaan tokoh PMII di posisi strategis menjadi bukti diakuinya komitmen dan kapabilitas PMII untuk semakin pro aktif dalam menggelorakan semangat juang demi kemajuan dan kejayaan Indonesia.

Usaha konkrit dari KAMI yaitu mengajukan TRITURA dikarenakan persoalan tersebut yang paling dominan menentukan arah perjalanan bangsa Indonesia. Puncak aksi yang dilakukan KAMI adalah penumbangan rezim Orde Lama yang kemudian melahirkan rezim Orde Baru, yang pada awalnya diharapkan untuk dapat mengoreksi penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan Orde Lama dan bertekad untuk melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen sebagai cerminan dari pengabdian kepada rakyat.

Pemikiran-pemikiran PMII mengenai berbagai masalah nasional maupun internasional sangat relevan dengan hasil-hasil rumusan dalam kongresnya antara lain yaitu :

1. Kongres I Solo, 23-26 Desember 1961 menghasilkan Deklarasi Tawang Mangu yang mengangkat tema Sosialisme Indonesia, Pendidikan Nasional, Kebudayaan dan Tanggungjawabnya sebagai generasi penerus bangsa.
2. Kongres II di Yogyakarta, 25-29 Desember 1963 penegasan pemikiran Kongres I dan dikenal sebagai Penegasan Yogyakarta dan sebelumnya ditetapkan 10 Kesepakatan Ponorogo 1962 (sebagai bukti kesadaran PMII akan perannya sebagai kader NU).

Dibalik Nama PMII

Nama PMII merupakan usulan dari delegasi Bandung dan Surabaya yang mendapat dukungan dari utusan Surakarta. Nama PMII juga mempunyai arti tertentu. Makna “Pergerakan” adalah dinamika dari hamba yang senantiasa bergerak menuju tujuan idealnya yaitu memberi penerang bagi alam sekitarnya. Oleh karena itu PMII harus terus berkiprah menuju arah yang lebih baik sebagai perwujudan tanggungjawabnya pada lingkungan sekitarnya. Selain itu PMII juga harus terus membina dan mengembangkan potensi ketuhanan dan kemanusiaan agar gerak dinamika menuju tujuanya selalu berada dalam kualitas kekhalifahanya.

Makna “Mahasiswa” adalah generasi muda yang menuntut ilmu di perguruan tinggi yang mempunyai identitas diri. Identitas diri mahasiswa terbangun oleh citra sebagai Insan Religius, Insan Akademis, Insan Sosial dan Insan Mandiri. Dari identitas tersebut terpantul tanggungjawab keagamaan, intelektualitas, sosial-kemasyarakatan dan tanggungjawab individu sebagai hamba Allah maupun sebagai warga Negara.

Makna “Islam” yang dipahami sebagai paradigma Ahlussunnah Wal Jamaah yaitu konsep pendekatan terhadap ajaran agama Islam secara proporsional terhadap Iman, Islam dan Ihsan, yang di dalam pola pikir dan pola perlakuannya tercermin sifat-sifat selektif, akomodatif dan integratif.

Makna “Indonesia” adalah masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia yang mempunyai falsafah dan ideologi bangsa serta UUD 1945. Dan mempunyai komitmen kebangsaan sesuai dengan asas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Independensi PMII Sebuah Pilihan

Seiring dengan perjalanan waktu, perubahan dalam kehidupan tidak dapat terelakkan. Setelah keluarnya SUPERSEMAR 1966, kegiatan demonstrasi massa menurun, hingga akhirnya dilarang sama sekali. Mahasiswa diperintahkan untuk back to campus. Kondisi yang demikian menggeser posisi strategis KAMI menjadi termarjinalkan, sehingga diusahakan untuk mengadakan beberapa rapat mulai 1967 di Ciawi, disusul 11-13 Februari 1969 dengan membahas National Union of Student. Namun usaha-usaha yang dilakukan menemui jalan buntu, hingga akhirnya KAMI bubar dan beberapa anggotanya kembali pada organisasi yang semula.

PMII tetap melakukan gerakan-gerakan moral terhadap kasus dan penyelewengan yang dilakukan oleh penguasa. Sejak Orde Baru berdiri, kemenangan berada di tangan Partai Golkar dengan dukungan dari ABRI. Perubahan konstalasi politik pun terjadi perlahan dan pasti. Partai-partai politik Islam termasuk NU dimarjinalkan dan dimandulkan. Dan disisi lain kondisi intern NU dilanda konflik internal.

Harus diakui bahwa sejarah paling besar dalam PMII adalah ketika dipergunakannya independensi dalam Deklarasi Murnajati, 14 Juli 1972. Dalam MUBES III tersebut, dilakukan rekonstruksi perjalanan PMII selama 12 tahun. Analisa untung-rugi ketika PMII tetap bergabung (dependen) pada induknya (NU). Namun sejauh itu pertimbangan yang ada tidak jauh dari proses pendewasan. PMII sebagai organisasi kepemudaan ingin lebih eksis di mata bangsanya. Hal ini terlihat jelas dari tiga butir pertimbangan yang melatarbelakangi Independensi PMII tersebut.

* Butir pertama, PMII melihat pembangunan dan pembaharuan, mutlak memerlukan insan Indonesia yang berbudi luhur, takwa kepada Allah, berilmu dan bertanggungjawab, serta cakap dalam mengamalkan ilmu pengetahuanya.
* Butir Kedua, PMII sebagai organisasi pemuda Indonesia, sadar akan peranananya untuk ikut bertanggungjawab bagi keberhasilan bangsa untuk dinikmati seluruh rakyat.
* Butir Ketiga, bahwa PMII yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan idealisme sesuai dengan idealisme Tawang Mangu, menuntut berkembangnya sifat-sifat kreatif, sikap keterbukaan dan pembinaan rasa tanggungjawab.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PMII menyatakan diri sebagai organisasi independen, tidak terikat baik sikap maupun tindakan dengan siapapun, dan hanya komitmen dengan perjuangan organisasi dan cita-cita perjuangan nasional, yang berlandaskan Pancasila.

Deklarasi Murnajati tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam Kongres V PMII di Ciloto, 28 Desember 1973. Dalam bentuk Manifesto Independensi PMII yang terdiri dari tujuh butir, salah satu butirnya berbunyi: “…bahwa pengembangan sikap kreatif, keterbukaan dan pembinaan rasa tanggungjawab sebagai dinamika gerakan dilakukan dengan bermodal dan bersifat kemahasiswaan serta didorong oleh moralitas untuk memperjuangkan pergerakan dan cita-cita perjuangan nasional yang berlandaskan Pancasila.”.

Sampai di sini, belum dijumpai adanya motif lain dari independensi itu, kecuali proses pendewasaan. Hal ini didukung oleh manifesto butir terakhir, yang menyatakan bahwa “dengan independensi PMII tersedia adanya kemungkinan-kemungkinan alternatif yang lebih lengkap lagi bagi cita-cita perjuangan organisasi yang berdasarkan Islam yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jamaah.”.

Kondisi sosio-akademis, PMII dengan independensinya lebih membuktikan keberadaan dan keabsahannya sebagai organisasi mahasiswa, kelompok intelektual muda yang sarat dengan idealisme, bebas membela dan berbuat untuk dan atas nama kebenaran dan keadilan. Dan bersikap bahwa dunia akademis harus bebas dan mandiri tidak berpihak pada kelompok tertentu. Sedangkan Cholid Mawardi dalam menyikapi independensi ini penuh dengan penentangan, karena ia khawatir PMII tidak lagi memperjuangkan apa yang menjadi tujuan partai NU.

Meskipun independensi ini diliputi dengan pro-kontra yang semakin tajam. Akan tetapi PMII justru memilih independensi sebagai pilihan hidup dan mengukuhkan Deklarasi Murnajati dalam Kongres Ciloto, Medan tahun 1973 yang tertuang dalam Manifesto Independensi PMII. Maka sejak 28 Desember 1973 secara resmi PMII independen dan memulai babak baru dengan semangat baru menuju masa depan yang lebih cerah. Ini berarti PMII mulai terpisah secara strukutural dari NU, tetapi tetap merasa terikat secara kultur dengan ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah sebagai strategi pergerakan.

PMII secara resmi bergabung dengan Kelompok Cipayung (22 Januari 1972) satu tahun setelah Kongres Ciloto, yaitu pada Oktober1974, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Drs. HM. Abduh Padare. Dan bergabung secara riil pada Januari 1976 dan dipercaya untuk menyelenggarakan pertemuan ketiga.

Bergabungnya PMII dalam Kelompok Cipayung merupakan perwujudan arah gerak PMII dalam lingkup kemahasiswaan, kebangsaan, dan keislaman. Kerjasama dengan berbagai pihak akan terus dilakukan sejauh masih dalam bingkai visi dan misinya. Terbukti sebelum bergabung dengan kelompok ini PMII juga terlibat aktif dalam proses menentukan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

Setelah PMII independen, selain melakukan aktifitas strategis dalam konstalasi nasional, PMII juga melakukan pola pengkaderan secara sistematis yang mengacu pada terbentuknya pemimpin yang berorientasi kerakyatan, kemahasiswaan dan pembangunan bangsa.

Perkembangan selanjutnya adalah lahirnya Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Indonesia (IKAPMI) pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Ciumbeuleuit, Jawa Barat, 1975. Lahirnya Forum alumni ini merupakan upaya untuk memperkuat barisan PMII dalam gerak perjuangannya. Dan akhirnya forum inipun disempurnakan lagi pada Musyawarah Nasional Alumni 1988 di hotel Orchid Jakarta, menjadi Forum Komunikasi dan Silaturrahmi Keluarga Alumni (FOKSIKA) PMII dan Sahabat Abduh Padere ditunjuk sebagai ketuanya. IKAPMII yang berkantor di Jalan Jeruk, Menteng Jakarta Pusat ini, kerap menjadi titik temu antara alumni PMII yang sudah menjadi “tokoh politik” dengan anggota PMII muda yang butuh transmormasi ilmu dan pengalaman.

Hubungan Interdependensi

Pada perkembanagan lebih lanjut saat Kongres X, pola hubungan PMII dengan NU menjadi interdependen, dimana PMII tetap mempunyai perhatian khusus terhadap NU karena kesamaan kultur dan wawasan keagamaan yang memperjuangkan Islam Ahlussunnah Wal Jamaah. Beberapa kemungkinan hubungan PMII–NU menjadi interdependen:

1. Kesamaan kultur dan pemahaman keagamaan sebagai ciri perjuangan.
2. Adanya rekayasa politik untuk mengembangkan kekuatan baru.
3. Menghilangkan rasa saling curiga antar tokoh sehingga kader-kader PMII akan lebih mudah memasuki NU setelah tidak aktif di PMII.

Kendatipun demikian PMII memberikan catatan khusus independensinya yaitu bahwa hubungan tersebut tetap memegang prinsip kedaulatan organisasi secara penuh dan tidak saling intervensi baik secara struktural maupun kelembagaan. PMII memanfaatkan hubungan interdependen ini untuk kerjasama dalam pelaksanaan program-program nyata secara kualitatif fungsional dan mempersiapkan sumber daya manusia.

Pada tahun 70-an hingga 90-an, dalam perkembangannya, dunia kemahasiswaan berada dalam kondisi yang tidak kondusif, situasi back to campus lebih riil terjadi. Kebijakan Orde Baru telah memandulkan posisi strategis mahasiswa dan lebih didominasi oleh kekuatan militer dan Golkar. PMII hanya sebatas mampu melakukan pengkaderan secara periodik sesuai dengan progran kerja yang ditetapkan.

Namun awal tahun 90-an, kelompok-kelompok gerakan ekstra universitas secara intensif melakukan diskusi-diskusi dan aksi pendampingan terhadap kasus-kasus yg merebak di masyarakat

*)dari berbagai sumber
*) post- sahabat Azmil Alfarabi

Share:

TOKOH MUDA NU YANG DIHAPUS DARI SEJARAH

NAMA lengkapnya Subchan Zaenuri Echsan. Lebih populer dipanggil Subchan ZE. Tokoh muda NU inspirator suburnya gerakan pemuda dan mahasiswa di Indonesia seperti HMI, PMII, GMNI, PMKRI, dll. Figur politik yang tajam, pemberontak, dan berani melawan rezim Presiden Soeharto. Meninggal misterius dalam kecelakaan di Riyadh, Arab Saudi di usia 42 tahun dalam sebuah operasi intelijen. Nama Subchan dihapus oleh rezim Orde Baru dari sejarah Indonesia.

Subchan ZE lahir di Kepanjen, Malang Selatan, 22 Mei 1931. Tumbuh di lingkungan santri di Kudus. Anak keempat dari 13 bersaudara. Ayahnya H. Rochlan Ismail, adalah mubaligh, pedagang, dan pengurus Muhammadiyah di Malang. Sedangkan ibunya pengurus Aisyiyah. Sewaktu kecil dia diangkat anak oleh pamannya, H Zaenuri Echsan. Seorang pengusaha rokok kretek asal Kudus.

Subchan adalah potret generasi muda NU yang sukses di bidang ekonomi. Sejak usia 14 tahun, dia sudah mengelola perusahaan rokok “Cap Kucing”. Pada usia 15, Subchan sudah rutin bepergian ke Singapura berjualan ban mobil dan truk, cengkeh dan cerutu. Pada saat Belanda memasuki Solo ia mengkordinir adik- adiknya untuk berjualan cerutu, roti dan permen kepada prajurit Belanda. Setelah dewasa ia menetap di Semarang untuk mendirikan perusahaan ekspor dan impor.

Subchan ZE sempat nyantri di pesantren Kiai Noer di Jalan Masjid Kudus. Selain mengenyam pendidikan pesantren, Subchan juga mengikuti kuliah di Universitas Gadjah Mada sebagai mahasiswa pendengar. Dia pernah pula belajar di sekolah Dagang Menengah di Semarang dan ikut dalam kursus program ekonomi di Unversity of California Los Angeles.

Di masa pecah revolusi fisik, Subchan bergabung dalam Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI) dan organisasi Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) dipimpin Bung Tomo.

Di usia yang kian matang, Subchan pindah ke ibukota Jakarta dan memiliki 28 perusahaan. Jaringan bisnisnya bahkan merambah hingga ke Timur Tengah. Subchan menjadi pionir bisnis perjalanan haji dengan pesawat terbang melalui biro perjalanan Al-Ikhlas. Pada tahun sebelumnya, jamaah haji Indonesia berangkat dengan kapal laut.

Karir politik Subchan ZE dimulai pada 1953. Ketika itu dia duduk sebagai pengurus Ma’arif NU di Semarang. Tiga tahun kemudian dalam kongres NU di Medan, Idham Kholid terpilih sebagai ketua PBNU. Subchan ZE lalu muncul dalam kongres itu sebagai figur NU muda yang potensial dan terpilih sebagai ketua Departemen Ekonomi. Pada kongres berikutnya di Solo tahun 1962 Subchan terpilih sebagai ketua IV PBNU.

Nama Subchan kian dikenal pasca aksi pembunuhan para Jenderal 1 Oktober 1965. Ketika itu, suasana ibukota Jakarta sangat mencekam. Dan ratusan pemuda berkumpul di kediaman Subchan ZE Jl. Banyumas 4, Menteng. Mereka adalah para aktivis anti PKI. Berasal dari berbagai aktivis ormas Islam, Kristen, dan Katolik. Mereka mengkonsolidir diri ke dalam Komando Aksi Pengganyangan (KAP) Gestapu yang dipimpin oleh Subchan ZE (NU) dan Hary Tjan Silalahi (PMKRI/Katolik).

Subchan ZE menjadi tokoh sipil yang mampu menggerakan massa untuk menuntut pembubaran PKI. Hal itu membuatnya disegani oleh kalangan petinggi Angkatan Darat.

Di masa itu, PKI melihat NU sebagai lawan politik dan ideologi. Subchan sebagai tokoh muda NU menunjukkan konsistensinya untuk melawan perkembangan ideologi komunisme. Ketidaksukaan Subchan terhadap komunisme tidak hanya ditunjukan di dalam negeri. Bahkan, selaku Vice President dari Afro Asia Economic Coorporation (Afrasec) tahun 1960-1962, Subchan pernah mengusir delegasi Uni Soviet dari persidangan di Mesir. Setibanya di tanah air dia sempat ditahan oleh pemerintah karena mempermalukan negara.

Walau masih muda, tapi Subchan sudah rutin diundang dalam konferensi ekonomi di luar negeri. Seperti The International Chambers of ECAFE, Afro Asian Economic Conference, dan masih banyak lagi. Subchan memiliki pengetahuan yang cerdas tentang ekonomi. Hal itu membuatnya sering diundang sebagai pembicara dalam acara-acara seminar yang dilakukan berbagai universitas di Indonesia.

Kemampuan Subchan di bidang ekonomi antara lain terlihat ketika di awal Orde Baru. Pada 1966, berlangsung sebuah diskusi di kampus UI Salemba dengan topik tentang kebijakan ekonomi yang selayaknya ditempuh pemerintahan baru. Saat itu pembicaranya adalah Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, dan Subchan ZE. Kedua ekonom lulusan Berkeley AS yang dipandang mumpuni itu, dalam pandangan sebagian pihak yang hadir dalam diskusi itu, tampak kewalahan dalam menghadapi pemikiran Subchan. Mutlak, makin banyak mahasiswa dan aktivis pergerakan yang mengidolakannya.

Di tahun yang sama, Subchan diangkat sebagai Wakil Ketua MPRS. Dalam posisinya, ia tetap konsisten mendesak pembubaran PKI dan menuntut pertanggungjawaban Soekarno sebagai Presiden. Soeharto yang diuntungkan dari rencana makar PKI dikukuhkan sebagai Presiden oleh MPRS tahun 1968.

Setelah pelantikan Presiden Soeharto, Subchan tak berhenti menjadi “pemberontak”. Dia berbicara keras tentang gaya Soeharto yang mengamputasi perangkat demokrasi dalam lembaga legislatif. Kritik keras dia sampaikan dalam pidato sebagai wakil ketua MPRS. Ia menuding kaidah-kaidah Orde Baru mulai kabur dan tidak lagi melandasi perjuangan bagi seluruh komponen Orde Baru.

Subchan menyatakan, mesin politik Orde Lama justru mendapat jalan melalui sel-sel koruptif, intrik, dan konspirasi yang makin merajalela di era Soeharto. Dengan tajam, Ia mengkoreksi pemerintahan Soeharto yang sengaja menunda penyelenggaraan pemilu 1968 menjadi 1973. Berkat perlawanan gigihnya pemilu bisa berlangsung tahun 1971.

Jelang pemilu, konfrontasi terbuka Subchan dengan Soeharto justru meruncing. Dia mengkritik keras Mendagri Jenderal Amir Machmud, agar menjadi wasit yang adil dalam dan jangan main “bulldozer” dalam politik. Kritik itu terkait dengan keluarnya Permendagri No 12/1969 yang melarang keterlibatan anggota departemen (PNS) di dalam partai politik. Kebijakan itu jelas hanya menguntungkan Golkar. Ia menyebut Permendagri tersebut tidak memenuhi syarat perundang-undangan dari sudut formal karena bertentangan dengan UU No 18/1968.

Kritik-kritik terhadap rezim Orde Baru juga dia sampaikan selama masa kampanye untuk Partai NU. Pidato politik Subchan saat berkampanye kerap menggunakan istilah “jihad” untuk mengobarkan semangat politik umat Islam. Istilah “jihad” kemudian digunakan oleh Soeharto dalam pidato tanpa teksnya.

Soeharto menyatakan, setiap usaha “jihad” yang selalu dikobar-kobarkan golongan tertentu akan dihadapi oleh pemerintah dengan dengan semangat “jihad” pula. Komentar Soeharto di wilayah publik ditujukan hanya kepada Subchan.

Berkat kerja keras Jusuf Hasyim, Syaifudin Zuhri, KH. A. Syaichu, dan terutama Subchan ZE berhasil menempatkan Partai NU dalam dua besar Pemilu 1971. Persis di bawah Golkar. Menguasai 69,96 persen suara yang diperoleh partai-partai Islam. Itulah prestasi terbesar NU dalam kapasitasnya sebagai partai politik.

Usai pemilu, ia bersama Nasution menulis Buku Putih yang berisi Laporan Pimpinan MPRS 1966-1972. Belum sempat diedarkan secara luas, buku itu disita dan dimusnahkan oleh Kopkamtib karena berisi sejumlah kecaman.

Subchan ZE tidak setengah hati dalam berpolitik. Hingga intervensi dan tekanan dari rezim Soeharto membuat Subchan ZE kehilangan karir politik. Pengurus Besar Syuriyah NU lewat suratnya N.004/Syuriyah/c/1972 yang ditandatangani oleh Rois Aam KH. Bisri Syamsuri kemudian memecat Subchan ZE sebagai anggota NU.

Subchan menolak pemberhentian itu dan melawan balik. Tetapi mayoritas cabang NU mendukung pemberhentian Subchan. Hal itu menguatkan kesan bahwa prototipe kepemimpinan Subchan yang terlalu kritis dan vokal terhadap pemerintahan Soeharto tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat pedesaan dan kultur tradisional.

Kritik-kritik tajam pada pemerintah dan popularitasnya yang terus meningkat adalah ancaman bagi rezim Soeharto. Perilaku koruptif rezim jelas dia benci. Kebencian itulah yang membuat dia mati muda di usia 42 tahun. Kematiannya yang tiba-tiba banyak mengejutkan banyak orang. Terutama kalangan kaum muda yang selalu setia mengidolakannya. Kejadian ini terjadi setahun setelah pemecatan Subchan dari NU.

Hingga saat ini kematiannya masih menjadi misteri. Karena saat itu Subchan berencana melakukan pertikaian politik terhadap rezim Soeharto setelah pulang dari Mekkah. Beberapa sumber mengatakan, kematiannya tak luput dari “campur tangan” CIA yang berada dibalik suksesi Orde Baru.

Sebelum kematiannya, dia memberikan wawancara eksklusif koresponden AFP, Brian May, tentang jaringan bisnis Soeharto yang ada di Singapura, Belanda, dan AS.

Kecelakaan yang merenggut nyawa Subchan cukup janggal karena supir mobil justru lolos hanya dengan luka-luka ringan. Usai kematiannya, referensi tertulis, biografi dan kisah tentang Subchan ZE dihilangkan perlahan dari sejarah.  Namun, namanya masih sempat diabadikan sebagai nama sebuah jalan di Kudus, Jawa Tengah.

Kisah hidup Subchan ZE menandakan bahwa semangat pemuda selalu kebal terhadap impunitas, pembunuhan karakter, dan bahkan upaya penghilangan paksa dari sejarah! Majulah generasi muda NU! Ayo Majulah Ansorku!

Zulham Mubarak
Ketua Departemen Advokasi dan Kebijakan Publik
PC GP Ansor Kab. Malang

*)dari berbagai sumber, diolah.
*)penulis: zulham mubarak
*) post: sahabat azmil alfarabi

Share:

Minggu, 24 April 2016

SEJARAH SINGKAT KELAHIRAN NU

Kalangan pesantren gigih melawan kolonialisme dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatut Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916. Kemudian tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Selanjutnya didirikanlah Nahdlatut Tujjar, (Pergerakan Kaum Sudagar) yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagi kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.

Sementara itu, keterbelakangan, baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan Kebangkitan Nasional. Semangat kebangkitan memang terus menyebar ke mana-mana--setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain, sebagai jawabannya,  muncullah berbagai organisai pendidikan dan pembebasan.

Ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab wahabi di Mekah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam, yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap bi'dah. Gagasan kaum wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah di bawah pimpinan KH Ahmad Dahlan, maupun PSII di bahwah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto. Sebaliknya, kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermadzhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut.

Sikapnya yang berbeda, kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al Islam di Yogyakarta 1925, akibatnya kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Mu'tamar 'Alam Islami (Kongres Islam Internasional) di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut.

Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebsan bermadzhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan Komite Hejaz, yang diketuai oleh KH. Wahab Hasbullah.

Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hejaz, dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya hingga saat ini di Mekah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan madzhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama, yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermadzhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga.

Berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagi Rais Akbar.

Untuk menegaskan prisip dasar orgasnisai ini, maka KH. Hasyim Asy'ari merumuskan Kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Khittah NU , yang dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik. #HarlahNU

Sumber http://www.nu.or.id/about/sejarah

Share:

PMII On Facebook

Diberdayakan oleh Blogger.

Copyright © PMII Rayon Al-Farabi All Rights Reserved. Created by | PMII RAYON AL-FARABI UNISAMA